Pendahuluan
Pengadaan barang dan jasa sering kali dipandang sebagai salah satu proses paling kompleks dalam administrasi pemerintahan. Birokrasi panjang, tumpukan dokumen, sistem e-procurement yang berlapis, hingga kekhawatiran akan penyimpangan anggaran membuat banyak pihak-baik di level pusat maupun daerah-menganggap pengadaan sebagai tantangan besar yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya ekstra. Padahal, jika dipahami secara menyeluruh, pengadaan dapat diorganisir secara sederhana, efisien, dan transparan, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan tanpa mengorbankan akuntabilitas dan kualitas. Artikel ini akan memaparkan secara mendalam bagaimana mematahkan anggapan rumit tersebut melalui pengembangan proses yang terstruktur, kolaborasi lintas-pihak, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan praktis yang bisa langsung diterapkan.
1. Membedah Mitos Kompleksitas Pengadaan
1.1. Birokrasi Panjang vs. Proses Berlapis
Anggapan bahwa pengadaan pemerintah selalu dipenuhi birokrasi yang melelahkan, dengan tumpukan berkas yang harus melewati meja demi meja pejabat untuk diverifikasi dan ditandatangani, masih sering menjadi keluhan di kalangan pelaku usaha maupun pejabat internal. Padahal, apabila ditelaah secara jernih, sistem pengadaan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 justru menekankan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas berbasis risiko dan skala nilai paket. Untuk itu, paket-paket pengadaan dibedakan menjadi kategori mikro, kecil, menengah, dan besar, dengan mekanisme yang disesuaikan dari segi jumlah dokumen, tingkat persetujuan, dan prosedur evaluasi. Artinya, untuk pengadaan bernilai rendah seperti jasa kebersihan kantor atau pengadaan alat tulis, instansi bisa menggunakan penunjukan langsung tanpa harus melakukan tender terbuka, selama tetap mempertahankan akuntabilitas. Dengan sistem klasifikasi ini, proses pengadaan tidak harus panjang dan rumit, melainkan bisa sangat ringkas asalkan dilakukan sesuai prinsip dan proporsi yang tepat.
1.2. E-Procurement yang Membingungkan vs. Antarmuka Ramah-Pengguna
Salah satu sumber keluhan terbesar dari pelaku UMKM yang baru pertama kali mencoba masuk ke pengadaan pemerintah adalah sistem digitalnya yang dianggap sulit dan membingungkan. Namun realitanya, kesulitan tersebut bukan berasal dari kompleksitas sistem, melainkan dari kurangnya literasi digital dan minimnya pelatihan praktis. Platform Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebenarnya sudah dirancang untuk user-friendly, dengan fitur seperti guided wizard, sistem auto-fill, hingga modul dashboard yang dapat dipersonalisasi. Masalah muncul ketika pelatihan e-procurement tidak diberikan secara merata, terutama bagi pelaku usaha mikro dan operator pengadaan di daerah. Jika pelatihan diintensifkan, didukung dengan video tutorial, helpline aktif, dan workshop daring berkala, maka proses pendaftaran, upload dokumen, hingga pengajuan penawaran bisa dilakukan dalam hitungan menit. Bahkan banyak vendor yang kini merasa lebih nyaman menggunakan sistem daring dibandingkan proses manual karena efisiensinya yang tinggi.
1.3. Kepatuhan Regulasi vs. Inovasi Prosedural
Tantangan terbesar dalam birokrasi seringkali bukan pada regulasinya, melainkan pada interpretasi yang terlalu kaku. Padahal, Perpres 12/2021 dan Perlem LKPP yang mendukungnya telah memberikan ruang inovasi prosedural melalui berbagai skema seperti e-purchasing lewat katalog elektronik, pengadaan langsung berbasis kebutuhan mendesak, hingga smart contracting yang menekankan hasil (outcome-based). Hal ini sangat penting terutama dalam konteks bencana, kebutuhan TIK, maupun proyek infrastruktur modular yang menuntut kecepatan pengadaan tanpa mengorbankan akuntabilitas. Bahkan, beberapa pemerintah daerah sudah mulai menerapkan model agile contracting, di mana kontrak dapat dievaluasi dan disesuaikan sepanjang pelaksanaan proyek. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan regulasi justru membuka peluang inovasi jika dipahami dan diterapkan dengan tepat.
2. Kunci Sederhana: Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Efisien
2.1. Perencanaan Kebutuhan yang Matang
Salah satu penyebab utama pengadaan yang bermasalah adalah perencanaan yang lemah. Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) kerap disusun terburu-buru tanpa analisis kebutuhan yang mendalam, sehingga volume yang dipesan tidak sesuai realisasi, spesifikasi tidak kompatibel dengan pasar, atau harga dasar terlalu rendah dan tidak menarik vendor berkualitas. Perencanaan yang baik harus berbasis data historis, analisis kebutuhan pemangku kepentingan, dan observasi lapangan. Salah satu pendekatan efektif adalah melakukan market sounding atau penjajakan pasar untuk memastikan bahwa barang/jasa yang akan dilelang benar-benar tersedia di pasar dengan harga wajar dan kualitas standar. Ketika RUP disusun secara matang, proses pengadaan di tahap berikutnya menjadi jauh lebih lancar, minim revisi, dan dapat memenuhi target output program dengan baik.
2.2. Prinsip 3D: Dokumentasi, Digitalisasi, Delegasi
Prinsip 3D menjadi kunci sederhana namun ampuh dalam mempercepat dan mengefisienkan proses pengadaan:
- Dokumentasi: Setiap proses harus dicatat secara sistematis, namun tidak bertele-tele. Cukup dengan notulensi digital, template laporan, dan log sistem elektronik, pengadaan bisa diaudit dengan efisien tanpa harus mencetak tumpukan berkas.
- Digitalisasi: Pemanfaatan teknologi seperti SPSE, e-signature, hingga penyimpanan cloud mempercepat pergerakan dokumen dan memudahkan tracking proses.
- Delegasi: Tidak semua keputusan harus menunggu pejabat tinggi. Pengadaan mikro bisa didelegasikan kepada PPK eselon III atau IV, sehingga proses berjalan cepat tanpa menabrak aturan.
Dengan implementasi prinsip 3D, lembaga pemerintah dapat meminimalkan bottleneck, menghindari tumpukan dokumen fisik, dan menumbuhkan budaya kerja yang lebih adaptif.
2.3. Pendekatan Agile dalam Pengadaan
Mengadopsi konsep agile yang populer di dunia manajemen proyek dapat memberikan manfaat besar dalam pengadaan, terutama pada sektor yang cepat berubah seperti teknologi informasi atau pembangunan infrastruktur modular. Dalam pendekatan ini, paket besar dipecah menjadi beberapa segmen yang bisa ditenderkan secara terpisah dan fleksibel. Setelah satu segmen selesai dan dievaluasi, pelajaran dari proses tersebut digunakan untuk memperbaiki segmen berikutnya. Metode ini mempercepat proses sekaligus memungkinkan adaptasi terhadap dinamika di lapangan, seperti perubahan teknologi, harga bahan, atau kebutuhan instansi. Agile procurement juga memungkinkan instansi menyusun kontrak fleksibel berbasis hasil (output dan outcome), bukan hanya berbasis input seperti jumlah barang. Ini membantu menciptakan efisiensi, akuntabilitas berbasis dampak, dan mendorong inovasi vendor.
3. Memanfaatkan Teknologi sebagai Enabler
3.1. Otomasi Rutin dengan RPA
Robotic Process Automation (RPA) memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas administrasi rutin secara otomatis, mulai dari pengecekan data NIB dan NPWP, verifikasi surat dukungan vendor, hingga pengisian template dokumen. Penggunaan RPA pada pengadaan terbukti mampu memangkas waktu kerja administrasi hingga 70%, terutama pada instansi besar yang menangani ratusan paket per tahun. RPA juga mengurangi risiko human error dan meningkatkan konsistensi. Dalam jangka panjang, otomatisasi ini membuka waktu kerja staf untuk berfokus pada fungsi yang lebih strategis, seperti evaluasi kualitas penawaran dan pengawasan pelaksanaan kontrak.
3.2. Analitik Data untuk Pengambilan Keputusan
Dashboard business intelligence (BI) kini menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan pengadaan. Dengan mengintegrasikan data RUP, realisasi kontrak, kinerja vendor, dan histori audit, sistem BI memberikan gambaran menyeluruh dalam satu tampilan interaktif. Pejabat pengadaan bisa langsung melihat paket mana yang berisiko terlambat, siapa saja vendor dengan nilai evaluasi rendah, serta area mana yang mengalami pemborosan. Bahkan, BI bisa diintegrasikan dengan sistem anggaran daerah (SIPD) untuk mendeteksi perbedaan antara rencana dan realisasi belanja. Dengan dukungan data yang kaya dan terstruktur, pengambilan keputusan menjadi objektif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
3.3. E-Signature dan Blockchain untuk Anti-Fraud
Dalam dunia pengadaan yang kerap dikaitkan dengan isu integritas, penggunaan teknologi seperti e-signature dan blockchain bisa menjadi solusi transformasional. E-signature mempercepat proses persetujuan dokumen karena tidak memerlukan pencetakan, pengiriman fisik, atau tanda tangan manual. Selain hemat waktu dan biaya, sistem ini juga menciptakan jejak audit yang jelas. Lebih jauh lagi, teknologi blockchain dapat diterapkan untuk mencatat setiap proses pengadaan dalam bentuk ledger digital yang tidak bisa diubah (immutable), mulai dari pengumuman lelang, pengajuan penawaran, evaluasi, hingga pembayaran termin. Dengan catatan transaksi yang transparan dan terenkripsi, peluang manipulasi data atau intervensi manual sangat kecil. Ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga melindungi lembaga dari potensi penyimpangan internal. Dengan pengembangan mendalam pada ketiga bagian ini, pembaca tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengadaan, tetapi juga terbantu dalam merumuskan strategi implementasi yang realistis, efisien, dan antikorupsi.
4. Studi Kasus: Pengadaan Cepat untuk Tanggap Darurat
Pengadaan pemerintah sering dianggap sebagai proses yang lambat, birokratis, dan tidak adaptif terhadap kebutuhan mendesak. Namun, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan pemanfaatan sistem digital, proses pengadaan justru dapat berlangsung sangat cepat, efisien, dan tetap akuntabel-terutama dalam situasi darurat. Salah satu contoh nyata adalah pengadaan alat pelindung diri (APD) yang dilakukan oleh salah satu pemerintah provinsi di Indonesia pada awal tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda.
Dalam kondisi darurat tersebut, kebutuhan akan APD seperti masker, baju hazmat, pelindung wajah, dan sarung tangan menjadi sangat mendesak. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan mengalami kekurangan pasokan yang parah, sementara proses tender konvensional dengan semua tahapan administratifnya bisa memakan waktu hingga satu bulan. Namun, provinsi ini mengambil pendekatan alternatif: menggunakan model penunjukan langsung (direct appointment) dan platform e-purchasing yang telah tersedia melalui e-Katalog nasional. Proses yang umumnya berbelit dapat dipersingkat karena adanya regulasi tanggap darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan LKPP.
Langkah awal yang dilakukan adalah memanfaatkan klausul dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (serta Perubahannya) yang mengatur tentang pengadaan dalam kondisi darurat. Regulasi tersebut secara eksplisit memperbolehkan penggunaan metode sederhana dengan verifikasi minimum, asalkan disertai prinsip kehati-hatian dan bukti pendukung yang kuat. Cukup dengan memverifikasi dua vendor lokal yang memiliki izin usaha dan rekam jejak logistik memadai, pengadaan dapat segera dilaksanakan.
Keberhasilan pengadaan ini juga ditopang oleh kesiapan infrastruktur digital berupa e-Katalog dan sistem e-Purchasing yang telah diaktifkan sejak jauh hari. Tim pengadaan langsung melakukan market survey ke tiga distributor besar untuk mengetahui harga pasar yang wajar dan kompetitif. Penetapan harga ini bukan hanya formalitas, tetapi dijadikan dasar untuk menjaga prinsip value for money. Setelah kesepakatan dicapai, proses pengadaan dilanjutkan dengan sistem kontrak payung dan penyerahan barang secara bertahap. Setiap pengiriman dibuktikan dengan berita acara serah terima, dan pembayaran dilakukan sesegera mungkin setelah dokumen diterima-praktik yang sangat jarang terjadi dalam kondisi normal.
Dalam waktu hanya lima hari, sebanyak 100.000 unit APD berhasil dikirimkan dan didistribusikan ke lebih dari 20 rumah sakit rujukan. Kecepatan ini sangat kontras dengan proses tender biasa yang bisa memakan waktu 20-30 hari, bahkan lebih. Lebih penting lagi, para tenaga medis di garis depan mendapat peralatan pelindung tepat waktu, sehingga keselamatan mereka terjamin. Di sisi lain, vendor lokal tetap bisa beroperasi dan meraih pemasukan, sementara anggaran daerah untuk penanganan darurat dapat diserap dengan baik dan transparan.
Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa pengadaan tidak selalu rumit. Jika regulasi mendukung, sistem digital dimanfaatkan optimal, dan koordinasi lintas institusi berjalan efektif, maka pengadaan bisa menjadi alat penyelamat dalam krisis. Pengalaman ini juga mendorong perlunya fleksibilitas prosedural dalam situasi tertentu, tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
5. Kolaborasi dan Capacity Building
Keberhasilan pengadaan yang cepat, efisien, dan akuntabel tidak hanya bergantung pada sistem atau regulasi, tetapi juga pada sumber daya manusia dan ekosistem kolaboratif yang mendukungnya. Di sinilah peran capacity building dan kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting. Penguatan kapasitas tidak boleh berhenti pada pelatihan satu arah atau pembekalan teknis semata, tetapi harus dilandasi oleh pola pikir kolaboratif, semangat pembelajaran berkelanjutan, dan pemberdayaan komunitas pengadaan yang aktif.
5.1. Pelatihan Berkala untuk Tim Pengadaan
Tim pengadaan di tingkat pusat dan daerah sering menghadapi berbagai tantangan teknis, mulai dari penggunaan sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), pemahaman tentang regulasi yang terus berubah, hingga etika dalam pengelolaan kontrak. Oleh karena itu, membentuk Procurement Academy di setiap provinsi atau kabupaten dapat menjadi solusi strategis. Akademi ini berperan sebagai pusat pelatihan, inovasi, dan pengembangan kapasitas SDM pengadaan secara berkala.
Modul pelatihan sebaiknya dirancang dalam format campuran-tatap muka dan daring-agar bisa menjangkau ASN di daerah terpencil sekalipun. Topik yang diajarkan mencakup tidak hanya teknis lelang elektronik, tetapi juga penguatan integritas, penanganan konflik kepentingan, pengelolaan risiko kontrak, dan monitoring kinerja penyedia. Materi berbasis studi kasus lokal, simulasi proses tender, serta pemanfaatan teknologi pengadaan cerdas (AI, big data, e-marketplace) juga perlu dimasukkan untuk menjawab tantangan masa depan.
Evaluasi pelatihan harus berbasis output dan kompetensi, bukan sekadar kehadiran. Oleh karena itu, penggunaan pre-test dan post-test, simulasi proyek pengadaan, serta penugasan lapangan (misalnya membuat rencana pemilihan penyedia untuk paket aktual) menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pelatihan.
5.2. Forum Vendor Pemerintah
Pengadaan yang sehat juga memerlukan keterlibatan aktif dari para penyedia barang/jasa. Untuk itu, membentuk Forum Vendor Pemerintah di tingkat daerah adalah langkah progresif. Forum ini menjadi sarana komunikasi dua arah antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku usaha, khususnya UMKM. Salah satu format yang dapat diterapkan adalah penyelenggaraan Vendor Day setiap enam bulan, di mana pemerintah memperkenalkan rencana pengadaan tahunan, membuka ruang diskusi tentang regulasi baru, serta mendengarkan umpan balik dari para penyedia.
Vendor Day juga berfungsi sebagai ajang temu bisnis (business matching) yang mempertemukan OPD dengan penyedia lokal, sehingga pengadaan tidak lagi terkesan eksklusif hanya bagi pemain besar. Kegiatan ini mendorong transparansi sejak awal perencanaan dan memberi kepastian kepada pelaku usaha kecil untuk mempersiapkan diri lebih baik. Selain itu, forum ini bisa menjadi sarana berbagi pengalaman sukses, praktik baik pengadaan, serta peluncuran kebijakan baru secara langsung kepada pelaku usaha.
5.3. Pendampingan Teknis dari LKPP dan Asosiasi
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan sistem pengadaan nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan teknis, terutama bagi unit kerja di daerah yang baru mengelola pengadaan. Untuk itu, program mentoring, helpdesk digital, serta webinar mingguan harus terus diperkuat dan didesain berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
Asosiasi profesi seperti IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) dan lainnya juga dapat berperan aktif sebagai mitra pelatihan dan pendampingan. Mereka bisa mengorganisir klinik konsultasi, bimbingan teknis kelompok kecil, dan review dokumen pengadaan secara berkala. Sinergi antara LKPP, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan dunia usaha akan memperkuat ekosistem pembelajaran berkelanjutan dalam bidang pengadaan.
Pendampingan ini sebaiknya menyasar tidak hanya sisi teknis, tetapi juga pembangunan budaya kerja yang profesional dan transparan. Sebab, pengadaan modern tidak hanya soal compliance terhadap aturan, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan publik dan menciptakan nilai tambah dalam belanja negara dan daerah.
6. Rekomendasi Strategis
Agar pengadaan tidak lagi dipersepsikan sebagai proses rumit dan lambat, diperlukan serangkaian strategi yang konkret, terukur, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan. Berikut adalah beberapa rekomendasi strategis yang bisa diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna menyederhanakan sekaligus memperkuat efektivitas proses pengadaan:
1. Optimalisasi E-Catalogue: Perluasan Daftar Produk untuk Kebutuhan Berulang
E-Katalog seharusnya tidak hanya menjadi platform formalitas belanja, melainkan alat utama efisiensi transaksi pemerintah. Namun, kenyataannya, banyak satuan kerja kesulitan karena item kebutuhan mereka belum tersedia di e-Katalog. Oleh karena itu, perlu ada perluasan daftar produk yang masuk kategori “langsung beli”, khususnya untuk kebutuhan rutin seperti alat tulis kantor, ATK digital (printer, tinta, scanner), alat kebersihan, dan logistik perawatan gedung.
LKPP bersama kementerian teknis terkait dapat mendorong agregasi permintaan daerah sebagai dasar penambahan item katalog. Perluasan juga harus mempertimbangkan ragam penyedia lokal yang mampu memenuhi kebutuhan, bukan hanya vendor besar di kota-kota utama. Dengan cara ini, belanja pemerintah akan semakin inklusif dan efisien karena mampu menjangkau produk-produk yang dibutuhkan setiap hari, tanpa melalui proses tender yang memakan waktu.
2. Flexibility Policy: Aturan Delegasi Kewenangan yang Dinamis Mengikuti Nilai Paket
Pengadaan barang dan jasa tidak selamanya bernilai besar. Bahkan sebagian besar belanja pemerintah, terutama di instansi kecil atau desa, justru terdiri dari paket-paket mikro dan kecil. Dalam konteks ini, kebijakan satu pintu atau sentralisasi persetujuan justru memperlambat proses. Oleh karena itu, perlu diterapkan kebijakan delegasi kewenangan yang fleksibel, disesuaikan dengan nilai dan kompleksitas paket.
Contohnya, untuk paket di bawah Rp50 juta, kepala UPT bisa diberi kewenangan langsung. Untuk paket Rp50-200 juta, cukup pada level kabid atau kepala bagian. Aturan ini bisa dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah atau SOP internal instansi. Dengan demikian, proses administrasi tidak menjadi hambatan utama dalam realisasi kegiatan, tetapi tetap dalam koridor pengawasan dan tanggung jawab formal.
3. Data-Driven Optimization: Pemanfaatan Kecerdasan Buatan untuk Rekomendasi Vendor dan Harga Terbaik
Di era big data dan kecerdasan buatan (AI), pengadaan pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan teknologi ini untuk membantu pengambilan keputusan. SPSE bisa diintegrasikan dengan algoritma pembelajaran mesin untuk merekomendasikan vendor berdasarkan skor kinerja, riwayat kontrak, dan review kepuasan pengguna. Begitu pula harga satuan bisa dirujuk pada indeks harga regional yang real-time, bukan hanya HPS statis berbasis survei manual.
Sebagai contoh, ketika PPK hendak membeli komputer, sistem dapat otomatis menampilkan tiga vendor lokal terbaik berdasarkan harga, durasi pengiriman, dan nilai kepuasan dari OPD lain. AI juga bisa memberi peringatan dini jika harga satuan terlalu tinggi dari rata-rata, sehingga mengurangi potensi pemborosan atau markup.
4. Transparency Dashboard: Publikasi Capaian Pengadaan secara Berkala
Salah satu penyebab persepsi negatif tentang pengadaan adalah ketertutupan informasi. Banyak pihak luar tidak tahu sudah sejauh mana suatu instansi melaksanakan anggaran pengadaannya. Di sinilah pentingnya transparansi berbasis data. Pemerintah pusat dan daerah bisa membangun dashboard pengadaan publik, yang menampilkan progres per jenis belanja, nilai paket, jumlah vendor lokal yang dilibatkan, dan efisiensi anggaran per bulan.
Dashboard ini tidak hanya menciptakan akuntabilitas, tapi juga menjadi alat edukasi publik bahwa pengadaan adalah proses yang strategis dan terbuka. Selain itu, penyedia juga bisa mengakses informasi jenis paket apa yang sering dibelanjakan, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dan menyiapkan dokumen lebih baik untuk proses selanjutnya.
Dengan keempat strategi di atas, pengadaan bisa direformasi dari sekadar proses administratif menjadi alat percepatan pembangunan. Yang dibutuhkan adalah komitmen implementasi, kolaborasi antarunit, dan keberanian berinovasi.
7. Kesimpulan
Pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap dipersepsikan sebagai sesuatu yang rumit, penuh dokumen, dan menghambat eksekusi anggaran. Namun bila ditelusuri lebih dalam, akar kerumitan tersebut sering kali bukan berasal dari substansi regulasi, melainkan dari interpretasi yang kaku, kurangnya literasi pengadaan, serta minimnya optimalisasi teknologi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting untuk menata ulang cara pandang terhadap pengadaan.
Pada dasarnya, pengadaan adalah instrumen pengelolaan kebutuhan lembaga yang harus dijalankan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Ketika pendekatannya bergeser dari sekadar “tender” menjadi proses manajemen kebutuhan (needs management), maka proses akan jauh lebih terencana, proaktif, dan berdampak. Perencanaan matang di awal tahun, klasifikasi paket sesuai urgensi dan nilai, pemberian kewenangan yang proporsional, dan pemanfaatan teknologi seperti e-Katalog, SPSE, dan AI, akan menyederhanakan banyak tahapan dan memangkas bottleneck administratif.
Lebih jauh lagi, pengadaan tidak hanya soal efisiensi belanja, tetapi juga menjadi alat intervensi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui penyertaan UMKM dalam proses tender, pembinaan vendor baru, dan fasilitasi akses pembiayaan, pengadaan menjadi roda penggerak bagi pembangunan ekonomi yang inklusif. Kolaborasi antar-OPD, vendor, LKPP, dan masyarakat juga diperlukan agar proses pengadaan tidak berjalan dalam silo, tetapi benar-benar menjadi arena interaksi yang terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan.
Singkatnya, pengadaan itu tidak rumit-jika dijalankan dengan pemahaman yang utuh, strategi yang terintegrasi, dan keberanian untuk berubah. Maka, mari sudahi stigma bahwa pengadaan adalah proses birokratis yang menyulitkan. Justru dengan pengadaan yang baik, kita bisa mempercepat realisasi pembangunan, mendorong pemerataan ekonomi, dan membuktikan bahwa pemerintah mampu hadir secara nyata di tengah masyarakat.
Jadi, siapa bilang pengadaan itu rumit? Dengan strategi yang tepat, mindset yang terbuka, dan kemauan untuk terus belajar, pengadaan justru bisa menjadi mesin transformasi birokrasi dan alat pemerataan ekonomi nasional yang berkeadilan.
