Admin LPKN

Admin LPKN

  • Joined: 24 Juli 2023
  • Articles: 1094

Pengelolaan Hibah dan Bansos yang Rawan Penyelewengan

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) merupakan instrumen pemerintah yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program pemerintah daerah dengan memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada…

Krisis Obat di Puskesmas: Masalah Logistik atau Anggaran?

Puskesmas merupakan garda terdepan dalam sistem kesehatan nasional di Indonesia. Sebagai institusi yang paling dekat dengan pemukiman warga, Puskesmas diharapkan mampu menangani berbagai keluhan kesehatan dasar secara tuntas. Namun, sebuah ironi sering kali terjadi di ruang-ruang tunggu Puskesmas: pasien datang…

Mengapa Kesejahteraan ASN Antar Daerah Masih Timpang?

Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali dipandang sebagai profesi yang mapan dengan jaminan hari tua yang pasti. Namun, di balik seragam cokelat khaki yang seragam, tersimpan sebuah realitas yang sangat kontras terkait kesejahteraan finansial mereka. Seorang pegawai dengan pangkat dan…

Tantangan Implementasi Aplikasi SRIKANDI di Instansi Daerah

Di era transformasi digital yang masif, tata kelola kearsipan pemerintah Indonesia mengalami revolusi besar dengan diluncurkannya aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan…

Mengapa Pokir DPRD Sering Dicap Sebagai “Titipan” Proyek?

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, terdapat satu istilah yang sering memicu perdebatan sengit antara eksekutif, legislatif, dan pengamat kebijakan publik: Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Secara konstitusional, Pokir adalah instrumen legal yang memungkinkan anggota dewan untuk menyerap aspirasi…

Netralitas Kepala Desa dalam Kontestasi Politik Lokal

Kepala desa menempati posisi yang sangat unik dan strategis dalam struktur demokrasi di Indonesia. Sebagai pucuk pimpinan di tingkat pemerintahan terkecil, kepala desa adalah tokoh yang paling dekat dengan akar rumput. Ia bukan sekadar pejabat administratif, melainkan sering kali merupakan…

Mengapa Banyak Puskesmas BLUD Masih Bergantung pada APBD?

Perubahan status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan tonggak penting dalam reformasi layanan kesehatan primer di Indonesia. Dengan status BLUD, Puskesmas diberikan “kunci” fleksibilitas untuk mengelola pendapatannya sendiri secara langsung guna meningkatkan kualitas layanan tanpa harus menunggu birokrasi…