Admin LPKN

Admin LPKN

Tantangan Implementasi Aplikasi SRIKANDI di Instansi Daerah

Di era transformasi digital yang masif, tata kelola kearsipan pemerintah Indonesia mengalami revolusi besar dengan diluncurkannya aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan…

Mengapa Pokir DPRD Sering Dicap Sebagai “Titipan” Proyek?

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, terdapat satu istilah yang sering memicu perdebatan sengit antara eksekutif, legislatif, dan pengamat kebijakan publik: Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Secara konstitusional, Pokir adalah instrumen legal yang memungkinkan anggota dewan untuk menyerap aspirasi…

Netralitas Kepala Desa dalam Kontestasi Politik Lokal

Kepala desa menempati posisi yang sangat unik dan strategis dalam struktur demokrasi di Indonesia. Sebagai pucuk pimpinan di tingkat pemerintahan terkecil, kepala desa adalah tokoh yang paling dekat dengan akar rumput. Ia bukan sekadar pejabat administratif, melainkan sering kali merupakan…

Mengapa Banyak Puskesmas BLUD Masih Bergantung pada APBD?

Perubahan status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan tonggak penting dalam reformasi layanan kesehatan primer di Indonesia. Dengan status BLUD, Puskesmas diberikan “kunci” fleksibilitas untuk mengelola pendapatannya sendiri secara langsung guna meningkatkan kualitas layanan tanpa harus menunggu birokrasi…

Digitalisasi Sertifikat Tanah: Amankan dari Pemalsuan?

Tanah adalah aset yang paling bernilai bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, selama berpuluh-puluh tahun, kepemilikan tanah dibayangi oleh ketakutan akan sengketa, tumpang tindih lahan, hingga ancaman mafia tanah yang lihai memalsukan dokumen. Sertifikat tanah konvensional berbentuk buku hijau yang…