Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, mempunyai pangkat dan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan diserahi tugas dalam suatu satuan organisasi pemerintahan¹. PNS memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Permasalahan
PNS juga sering dianggap sebagai hambatan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, karena PNS di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti:
- Kelebihan atau kekurangan jumlah PNS yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan.
- Rendahnya kualitas dan kompetensi PNS yang tidak sesuai dengan kriteria dan standar jabatan.
- Tidak meratanya distribusi PNS antara tingkat pusat dan daerah, serta antara sektor-sektor yang berbeda.
- Tidak adanya sistem rekrutmen, pengembangan, promosi, dan penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku PNS yang transparan, objektif, dan akuntabel.
Solusi yang Perlu Dilakukan
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan penataan jumlah, kualitas, dan distribusi PNS yang lebih optimal agar PNS bekerja lebih efektif dan efisien. Penataan jumlah, kualitas, dan distribusi PNS adalah proses perubahan dan penyempurnaan sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada². Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan penataan jumlah, kualitas, dan distribusi PNS yang lebih optimal:
1. Melakukan analisis jabatan
yaitu proses mengidentifikasi dan menetapkan tugas, tanggung jawab, syarat, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan di organisasi pemerintahan³.
2. Melakukan analisis beban kerja
yaitu proses mengukur dan menilai jumlah, jenis, dan tingkat kesulitan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh setiap jabatan di organisasi pemerintahan⁴.
3. Melakukan evaluasi jabatan
yaitu proses menentukan nilai relatif dan hierarki setiap jabatan di organisasi pemerintahan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja⁵.
4. Melakukan penyusunan formasi
yaitu proses menentukan jumlah, kualifikasi, dan komposisi PNS yang dibutuhkan oleh setiap unit kerja di organisasi pemerintahan berdasarkan evaluasi jabatan.
5. Melakukan proses penerimaan
yaitu proses memilih dan menempatkan PNS yang memenuhi syarat dan kompetensi yang ditetapkan untuk setiap jabatan di organisasi pemerintahan. Proses penerimaan dilakukan dengan menggunakan sistem seleksi online yang terintegrasi, menggunakan tes kompetensi dasar dan bidang, serta melibatkan pihak independen dalam pengawasan dan penilaian.
6. Melakukan pengembangan
yaitu proses meningkatkan kualitas dan kompetensi PNS sesuai dengan standar jabatan dan kebutuhan organisasi pemerintahan. Pengembangan dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai program, seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konseling, rotasi dan mutasi, insentif dan sanksi, serta penilaian kinerja.
7. Melakukan promosi
yaitu proses memberikan kesempatan kepada PNS yang berprestasi dan berintegritas untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi di organisasi pemerintahan. Promosi dilakukan dengan menggunakan sistem e-promosi yang mempertimbangkan kinerja, kompetensi, masa kerja, dan integritas PNS, serta melibatkan baperjakat yang profesional dan independen dalam proses seleksi dan penetapan.
8. Melakukan redistribusi
yaitu proses menempatkan dan mendistribusikan PNS sesuai dengan kebutuhan riil dilihat dari aspek kuantitas, kualitas, komposisi, dan kualifikasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi pemerintahan. Redistribusi dilakukan dengan melakukan pemetaan pada aspek organisasi, kompetensi dan kinerja PNS, tempat/wilayah dan beban kerja, serta jumlah penduduk sebagai obyek pelayanan publik.
Dengan melakukan penataan jumlah, kualitas, dan distribusi PNS yang lebih optimal, diharapkan PNS dapat bekerja lebih optimal pula. PNS yang optimal adalah PNS yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. PNS yang optimal juga dapat meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi di Indonesia.
Sumber Referensi :
https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Policy-Brief-Distribusi-PNS20-10-2016.pdf
https://www.bkn.go.id/unggahan/2015/08/PERKA-BKN-NOMOR-37-TAHUN-2011-PEDOMAN-PENATAAN-PNS.pdf
https://kemenag.go.id/opini/wujudkan-pns-merdeka-bekerja-czqzn5.
https://peraturan.bpk.go.id/Download/165273/Permenkes%20Nomor%2039%20Tahun%202015.pdf
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-pan-dan-rb-canangkan-9-program-percepatan-reformasi-birokrasi
https://www.bkn.go.id/unggahan/2015/08/PERKA-BKN-NOMOR-37-TAHUN-2011-PEDOMAN-PENATAAN-PNS.pdf
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-pan-dan-rb-canangkan-9-program-percepatan-reformasi-birokrasi
