Setiap lima tahun sekali, pentas politik lokal di berbagai penjuru negeri ini mendadak riuh oleh sebuah festival kata-kata. Di atas panggung-panggung kampanye yang megah, di lembar-lembar brosur yang mengilap, hingga di baliho raksasa yang menyumbat estetika ruang publik, para calon kepala daerah memamerkan jimat politik terpenting mereka: dokumen visi dan misi. Dokumen ini adalah syarat mutlak konstitusional, sebuah kompas moral sekaligus janji tertulis yang menceritakan ke mana arah dan nasib sebuah kota, kabupaten, atau provinsi akan dibawa selama setengah dekade ke depan.
Namun, jika kita bersedia menanggalkan kacamata euforia pesta demokrasi tersebut dan membedah lembar demi lembar dokumen visi misi itu dengan menggunakan pisau analisis kebijakan publik (public policy analysis), kita akan sering kali mendarat pada sebuah kesimpulan yang menggelikan sekaligus mencemaskan. Kalimat-kalimat yang tertuang di dalamnya kerap kali kehilangan watak teknokratisnya. Kita tidak menemukan sebuah cetak biru (blueprint) kerja yang rigid, melainkan bait-bait kalimat yang teramat indah, meliuk-liuk, penuh metafora, dan sarat dengan utopia kebahagiaan universal.
Rangkaian katanya disusun sedemikian rupa dengan rima yang menawan: “Mewujudkan masyarakat yang mandiri di atas kaki sendiri, sejahtera dalam keadilan, religius dalam keberagaman, menuju gerbang masa depan yang gemilang nan bermartabat.”
Inilah fenomena “Visi Misi Kepala Daerah yang Lebih Mirip Puisi Daripada Rencana Kerja.” Sebuah anomali tata kelola pemerintahan di mana dokumen perencanaan strategis tertinggi direduksi menjadi sekadar karya sastra politik pelipur lara. Kita dihadapkan pada surplus retorika estetis, namun di saat yang sama mengalami defisit nalar teknokratis yang akut.
Ketika Jargon Membunuh Indikator
Mengapa dokumen visi misi para calon pemimpin daerah kita cenderung terjebak menjadi gubahan puisi yang mengawang-awang? Untuk membedah ini, kita harus melihat watak dasar dari penulisan dokumen tersebut yang sering kali melanggar asas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
Dalam teori manajemen strategis murni, sebuah visi—betapa pun tingginya—harus bisa diturunkan ke dalam misi yang spesifik, dan misi tersebut wajib mengunci indikator kinerja utama yang dapat diukur secara kuantitatif. Namun, di dalam rahim visi misi rasa puisi, musuh terbesar mereka adalah angka dan kejelasan.
Mari kita bedah beberapa frasa favorit yang sering muncul dalam dokumen-dokumen tersebut:
1. Penggunaan Kata Sifat Universal Tanpa Batasan Definisi
Kata-kata seperti “Sejahtera”, “Makmur”, “Religius”, atau “Bermartabat” adalah kosakata wajib dalam puisi politik lokal. Masalahnya, kata-kata ini bersifat sangat abstrak. Apa indikator bupati mengklaim rakyatnya sudah “sejahtera”? Apakah diukur dari penurunan angka rasio gini, peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, atau sekadar karena tidak ada demonstrasi di depan kantor bupati? Ketika sebuah visi enggan mengunci angka target makro, ia sedang membuka ruang untuk klaim sepihak di masa depan.
2. Ketiadaan Garis Waktu (Timeline) dan Skala Prioritas
Sebuah puisi tidak membutuhkan tenggat waktu; ia abadi dalam angan-angan. Begitu pula visi misi rasa puisi. Jarang sekali ada calon kepala daerah yang berani menulis dengan tegas: “Pada tahun kedua jabatan, kami akan menyelesaikan 80% perbaikan jalan rusak kelas kabupaten.” Mereka lebih memilih kalimat puitis: “Menghadirkan konektivitas infrastruktur yang memerdekakan mobilitas warga.” Kalimat bersayap seperti ini sengaja dipilih sebagai bumper penyelamat agar di kemudian hari mereka tidak bisa ditagih janji konkretnya oleh masyarakat atau legislatif.
Mengapa Puisi Politik Ini Begitu Laris di Pasar Pemilu?
Fenomena ini tidak lahir di ruang hampa. Ada simbiosis sosiopolitik yang subur antara perilaku pemilih (voter behavior) di Indonesia dan pragmatisme tim sukses yang membuat gubahan puisi politik ini terus diproduksi secara massal.
Dari sudut pandang sosiologi politik, mayoritas pemilih kita masih berada dalam kategori pemilih emosional (emotional voters) ketimbang pemilih rasional-teknokratis. Masyarakat kita lebih mudah tergerak hatinya, terbuai emosinya, dan terpesona oleh figur yang pandai merangkai kata-kata indah yang menyentuh sanubari, apalagi jika dibumbui dengan narasi-narasi moralitas keagamaan atau kejayaan masa lalu.
Menjual dokumen perencanaan yang tebal, penuh dengan deretan angka statistik, grafik pertumbuhan, dan analisis risiko fiskal daerah di atas panggung kampanye adalah tindakan bunuh diri politik. Dokumen ilmiah seperti itu dianggap membosankan, terlalu rumit, dan tidak laku dijual sebagai jargon yel-yel kampanye.
Akibatnya, tim sukses atau konsultan politik sang calon kepala daerah akan menyewa para pembuat kata-kata (copywriter) kawakan, bukan para pakar perencanaan wilayah, untuk merumuskan dokumen visi misi. Dokumen tersebut sengaja dirancang bukan untuk dijalankan sebagai panduan kerja birokrasi, melainkan murni diposisikan sebagai brosur pemasaran (marketing brochure) untuk merayu jempol pemilih di bilik suara.
Kelumpuhan RPJMD dan Kebijakan Berbasis Selera
Tragedi yang sesungguhnya dari visi misi rasa puisi ini baru akan dirasakan secara nyata oleh Reader dan masyarakat luas ketika sang calon resmi dilantik menjadi kepala daerah definitif. Dokumen puitis yang semula hanya berupa janji kampanye itu, menurut undang-undang, wajib dituangkan ke dalam dokumen hukum bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam waktu maksimal enam bulan setelah pelantikan.
Di sinilah benturan keras antara sastra dan administrasi negara terjadi. Ketika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diminta untuk menerjemahkan kalimat puisi sang kepala daerah menjadi program kerja konkret yang memiliki pos anggaran, para birokrat ini akan mengalami kebingungan massal. Bagaimana cara menerjemahkan kata “Masyarakat yang Bermartabat” ke dalam kode rekening anggaran belanja daerah?
Dampak turunannya sangat merusak tata kelola pemerintahan:
- Lahirnya Program Kosmetik dan Seremonial: Karena misinya abstrak, maka dinas-dinas di bawahnya akan membuat program-program yang mudah terlihat di permukaan (low-hanging fruit) namun miskin substansi. Anggaran daerah dihabiskan untuk festival-festival kebudayaan, pembuatan monumen-monumen baru, atau peluncuran jargon-jargon gerakan moral yang tidak menyelesaikan masalah dasar seperti stunting, kemiskinan ekstrem, atau pengangguran.
- Ketidakselarasan Anggaran (Budget Misallocation): Ketiadaan skala prioritas yang kuantitatif dalam visi misi membuat penentuan alokasi anggaran belanja daerah menjadi sangat subyektif, tergantung pada ke mana arah selera harian sang kepala daerah atau tekanan dari kelompok politik pendukungnya. Perencanaan anggaran kehilangan kompas teknokratisnya.
- Matinya Fungsi Evaluasi dan Pengawasan: Bagaimana DPRD atau masyarakat bisa mengawasi dan mengevaluasi kinerja seorang walikota jika alat ukurnya adalah sebuah puisi? Ketika angka kemiskinan tetap tinggi dan pelayanan publik berantakan, sang kepala daerah bisa dengan mudah berargumen bahwa pembangunan jiwa dan “martabat” warganya sedang berproses di dalam dada mereka. Puisi menjadi tameng absolut untuk menyembunyikan kegagalan kinerja eksekutif.
Memaksa Watak Ilmiah Masuk ke Dokumen Visi Misi
Pembaca yang budiman, kita tidak boleh membiarkan sirkus retorika ini terus berulang di setiap musim pilkada. Jika kita ingin daerah kita maju dan dikelola secara profesional, kita harus memaksa perubahan radikal pada standarisasi dokumen visi misi calon pemimpin melalui langkah-langkah struktural:
1. Kewajiban Sertifikasi dan Uji Shahih Kuantitatif oleh KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat daerah tidak boleh lagi memosisikan diri hanya sebagai penerima berkas administrasi yang pasif. KPU wajib menggandeng panel ahli independen yang terdiri dari pakar ekonomi pembangunan, ahli tata ruang, dan akademisi untuk melakukan uji shahih teknokratis terhadap dokumen visi misi setiap paslon sebelum mereka ditetapkan sebagai calon resmi. Jika sebuah visi misi terbukti hanya berisi untaian kata sifat tanpa lampiran target angka makro yang logis (seperti target penurunan kemiskinan, target indeks pembangunan manusia, dan proyeksi kapasitas fiskal daerah), maka berkas tersebut harus dikembalikan untuk direvisi total.
2. Standarisasi Format Visi Misi Berbasis Matriks Kinerja
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri harus menerbitkan regulasi yang menstandarisasi format dokumen visi misi kepala daerah di seluruh Indonesia. Format tersebut tidak boleh lagi berupa narasi bebas tanpa batas. Setiap paslon harus mengisi matriks kinerja yang ketat: kolom Visi, kolom Misi, kolom Indikator Angka Capaian, dan kolom Sumber Pendanaan. Dengan sistem ini, publik bisa melihat secara instan apakah janji-janji manis yang diucapkan di atas panggung kampanye tersebut rasional secara anggaran atau sekadar bualan politik.
3. Edukasi Pemilih Melalui Debat Berbasis Studi Kasus dan Data
Format debat calon kepala daerah yang selama ini terkesan formalitas dan penuh hafalan harus dirombak total. Debat harus digeser menjadi ajang bedah kasus (case study) di mana para calon diberikan data riil tentang problem daerahnya saat ini—misalnya data defisit anggaran atau data tingkat pencemaran sungai—lalu diminta menjelaskan secara teknis dan operasional bagaimana langkah konkret mereka menyelesaikannya dalam waktu 100 hari kerja pertama. Di sinilah topeng puitis para calon akan terbuka, dan masyarakat bisa melihat siapa pemimpin yang benar-benar memiliki konsep kerja dan siapa yang hanya bermodalkan hafalan kamus bahasa.
Peradaban Daerah Tidak Dibangun oleh Bait Puisi
Rasa cinta pada bahasa dan keindahan kata-kata adalah hal yang mulia dalam kebudayaan manusia. Namun, mengelola sebuah daerah yang dihuni oleh jutaan kepala dengan segala problematikanya yang kompleks—mulai dari urusan perut yang lapar, anak yang putus sekolah, hingga jalanan yang hancur—membutuhkan penanganan yang jauh lebih kokoh daripada sekadar sebaris kalimat puitis.
Daerah kita tidak akan pernah maju jika dipimpin oleh seorang “penyair politik” yang gemar menebar angan-angan indah di atas podium, namun gagap dan buta huruf ketika harus membaca lembar anggaran operasional pengetasan kemiskinan.
Sudah saatnya kita sebagai warga negara dan pemilih cerdas meruntuhkan berhala-berhala retorika kosong ini. Kita harus memaksa para calon pemimpin kita untuk turun dari langit metafora dan mulai mengotori pikiran mereka dengan realitas data lapangan. Hormat dan pilihan kita harus diberikan kepada mereka yang berani menyodorkan rencana kerja yang jujur, terukur, masuk akal, dan berorientasi pada hasil nyata yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Mari kita sudahi era puisi politik ini dan mulailah membangun masa depan daerah dengan kejujuran teknokratis yang tinggi, sebab pada akhirnya, kemakmuran sebuah bangsa tidak akan pernah terwujud oleh bait-bait kata yang indah di atas kertas visi misi, melainkan oleh keringat kerja keras yang terencana dengan matang dan dieksekusi dengan integritas mutlak di atas bumi nyata.
