Strategi Penyusunan Perda yang Responsif dan Tepat Sasaran

 Pendahuluan

Peraturan Daerah (Perda) menjadi instrumen hukum penting bagi pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perda yang responsif dan tepat sasaran memastikan kebijakan daerah dapat menjawab kebutuhan riil warga, meminimalkan konflik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Artikel ini akan membahas strategi menyusun Perda langkah demi langkah, dengan bahasa sederhana dan contoh konkret, agar mudah dipahami oleh sekretaris daerah, anggota DPRD, maupun masyarakat umum.

1. Pengertian dan Fungsi Perda

Peraturan Daerah (Perda) adalah undang‑undang di tingkat lokal yang dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah. Perda mengikat seluruh warga dan lembaga di daerah tersebut, mengatur berbagai urusan pemerintahan yang berada di bawah kewenangan daerah, seperti kesehatan, pendidikan, tata ruang, dan perekonomian lokal.

1.1. Definisi Perda

  • Produk Hukum Lokal: Perda lahir dari proses legislasi di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, bukan sekadar kebijakan administratif.
  • Prinsip Bipartit: Dibahas dan disetujui oleh DPRD (wakil rakyat) dan kepala daerah (eksekutif), sehingga memadukan aspirasi publik dengan visi pembangunan daerah.
  • Sifat Mengikat: Setelah diundangkan, Perda menjadi landasan hukum yang wajib dipatuhi; pelanggaran Perda dapat dikenai sanksi administratif atau pidana ringan sesuai ketentuan.

1.2. Fungsi Utama Perda

Perda memiliki tiga fungsi pokok yang krusial untuk pembangunan dan tata kelola daerah:

1.2.1. Regulasi
  • Menata Kehidupan Sosial: Mengatur mekanisme pelayanan publik, misalnya Perda tentang pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan.
  • Atur Kegiatan Ekonomi: Contoh, Perda retribusi pasar yang menentukan tarif sewa kios agar pendapatan asli daerah (PAD) meningkat tanpa memberatkan pedagang.
  • Lindungi Lingkungan: Perda zonasi memetakan kawasan lindung dan kawasan pembangunan untuk mencegah kerusakan alam.
1.2.2. Pelindung Hak
  • Kelompok Rentan: Memastikan perlindungan hak penyandang disabilitas lewat Perda aksesibilitas gedung publik.
  • Petani dan Nelayan: Misalnya Perda subsidi pupuk dan pembinaan kelembagaan kelompok tani.
  • Konsumen: Perda perlindungan konsumen di pasar tradisional, menjamin hak atas informasi produk dan harga.
1.2.3. Pedoman Pembangunan
  • Prioritas Anggaran: Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memberi arahan alokasi anggaran tahunan.
  • Target Kinerja: Menetapkan sasaran program-misalnya cakupan layanan air bersih mencapai 80% rumah tangga dalam lima tahun.
  • Monitoring dan Evaluasi: Dasar untuk pelaporan kinerja pemerintah daerah, memudahkan DPRD melakukan pengawasan.

1.3. Manfaat Perda bagi Masyarakat

  1. Kepastian Hukum: Warga memiliki panduan jelas untuk beraktivitas, seperti membuka usaha atau membangun rumah.
  2. Partisipasi Publik: Proses pembentukan Perda yang melibatkan audiensi publik memperkuat demokrasi lokal.
  3. Akuntabilitas: DPRD dapat menagih pertanggungjawaban eksekutif jika implementasi Perda tidak sesuai harapan.

2. Prinsip-Prinsip Perda yang Responsif

Agar Perda dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan beragam kondisi daerah, berikut beberapa prinsip penting:

2.1. Keterbukaan (Transparan)

  • Definisi: Semua tahapan penyusunan Perda harus dapat diakses dan diawasi publik.
  • Contoh Praktik:
    • Mempublikasikan jadwal dan materi rapat penyusunan Raperda di website DPRD.
    • Menyediakan salinan draf awal di kantor desa/kelurahan agar warga dapat membaca.
  • Manfaat:
    • Mencegah kecurangan atau pembuatan kebijakan tertutup.
    • Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses legislasi.

2.2. Partisipatif

  • Definisi: Menyertakan berbagai pemangku kepentingan-LSM, akademisi, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha-dalam setiap diskusi kebijakan.
  • Contoh Praktik:
    • Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan kelompok tani saat merancang Perda Pertanian.
    • Melakukan roadshow konsultasi publik di beberapa kecamatan.
  • Manfaat:
    • Memastikan kebijakan sesuai keadaan nyata di lapangan.
    • Menjalin komunikasi dua arah antara pembuat undang-undang dan masyarakat.

2.3. Berkelanjutan (Sustainable)

  • Definisi: Mengantisipasi dampak jangka panjang Perda terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi.
  • Contoh Praktik:
    • Perda Zonasi Pantai memuat ketentuan reboisasi mangrove untuk mencegah abrasi.
    • Ketentuan review lima tahunan untuk menilai efektivitas Perda dan memperbarui ketentuan jika diperlukan.
  • Manfaat:
    • Mencegah kerusakan lingkungan dan mempromosikan ekonomi hijau.
    • Menjamin kebijakan tidak hanya mengatasi masalah sementara.

2.4. Akurasi Data

  • Definisi: Perumusan Perda harus didasarkan pada data valid: survei lapangan, studi akademik, atau statistik resmi.
  • Contoh Praktik:
    • Menggunakan data BPS terbaru untuk menetapkan target pendapatan pajak daerah.
    • Studi kelayakan pasar tradisional sebelum menetapkan tarif retribusi.
  • Manfaat:
    • Mengurangi risiko kebijakan gagal karena asumsi yang keliru.
    • Memperkuat landasan argumentasi saat pembahasan di DPRD.

2.5. Kesetaraan dan Non-Disriminatif

  • Definisi: Perda tidak boleh memberikan keuntungan atau beban secara tidak adil kepada kelompok tertentu.
  • Contoh Praktik:
    • Perda Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas menetapkan fasilitas aksesibilitas di semua gedung publik.
    • Perda Retribusi Pasar memuat tarif progresif berdasarkan omset agar pedagang kecil tidak terbebani.
  • Manfaat:
    • Menjamin setiap warga mendapat layanan dan perlindungan yang setara.
    • Menghindari sengketa hukum atau sosial akibat ketimpangan regulasi.

3. Tahap Persiapan: Identifikasi Isu dan Kebutuhan Masyarakat

Sebelum merancang Perda, langkah awal adalah memahami permasalahan nyata dan kebutuhan warga. Tahap persiapan ini memastikan regulasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi berdampak konkret.

3.1. Studi Pendahuluan (Desk Research)

  • Tujuan: Memetakan kerangka hukum dan kebijakan yang sudah ada untuk menghindari tumpang tindih.
  • Langkah Praktis:
    1. Telaah Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri terkait isu yang akan diatur; misalnya UU Cipta Kerja, PP tentang Pengelolaan Sampah, atau Permendagri soal tata ruang.
    2. Pelajari Perda di provinsi atau kabupaten/kota lain sebagai referensi best practice.
    3. Catat kekosongan (gap) regulasi-bagian yang belum diatur atau perlu diperbarui.
  • Contoh: Sebelum menyusun Perda tentang pengelolaan sampah plastik, cek apakah ada PP atau PermenLH yang sudah memberikan pedoman teknis.

3.2. Survei Lapangan (Field Survey)

  • Tujuan: Mendapatkan data primer langsung dari sumber-warga yang terdampak kebijakan.
  • Metode:
    • Kuesioner: Rancang pertanyaan singkat, misalnya tingkat kepuasan layanan publik, kendala dalam proses perizinan, atau biaya retribusi.
    • Wawancara Mendalam: Temui tokoh masyarakat, pedagang pasar, petani, atau komunitas disabilitas untuk mendengar cerita dan aspirasi mereka.
    • Observasi Langsung: Kunjungi lokasi seperti pasar tradisional, kawasan rawan banjir, atau terminal transportasi untuk melihat kondisi aktual.
  • Contoh: Saat merancang Perda PKL, tim melakukan wawancara dengan 50 pedagang di tiga titik pasar untuk mengidentifikasi masalah utama (lokasi, tarif, fasilitas).

3.3. Analisis Data Sekunder

  • Tujuan: Memperkuat temuan lapangan dengan data statistik resmi dan hasil riset terdahulu.
  • Sumber:
    • Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks kemiskinan, distribusi penduduk, dan data ekonomi.
    • Lembaga Riset/Universitas: Studi kasus, makalah, dan laporan special issue terkait isu spesifik.
    • Data Administrasi Daerah: Rekapitulasi realisasi anggaran, laporan kinerja OPD, dan peta zonasi.
  • Contoh: Menggunakan data BPS untuk membandingkan pertumbuhan penduduk tahun 2015-2024 sebelum merancang Perda tentang penggunaan lahan perkotaan.

3.4. Analisis Gap (Gap Analysis)

  • Tujuan: Menemukan perbedaan antara kondisi ideal (yang diamanatkan regulasi nasional/tujuan kebijakan) dan realita lapangan.
  • Langkah:
    1. Definisikan Standar Ideal: Berdasarkan UU dan best practice, misalnya standar pelayanan air bersih minimal 80 liter/orang/hari.
    2. Ukur Kondisi Nyata: Data lapangan menunjukkan cakupan layanan 60 liter/orang/hari.
    3. Identifikasi Celah (Gap): Kekurangan 20 liter/orang/hari, faktor penyebab (infrastruktur, anggaran).
    4. Rumuskan Solusi Kebijakan: Tambahkan klausul target peningkatan cakupan layanan tahunan, dan alokasi dana khusus dalam Perda.
  • Manfaat:
    • Menentukan prioritas pasal dalam Perda.
    • Memastikan Pasal-Pasal Perda dirancang untuk menutup gap secara spesifik.

4. Rancangan Putaran Awal: Drafting Draf Raperda

Setelah mengumpulkan data dan masukan publik, langkah selanjutnya adalah menyusun rancangan awal (drafting) Raperda. Tahap ini menentukan struktur dan bentuk regulasi yang akan dibahas lebih lanjut.

4.1. Penentuan Struktur

  • Definisi: Menyusun kerangka umum dokumen Perda agar alurnya logis dan mudah diikuti.
  • Elemen Utama:
    1. Latar Belakang: Gambaran permasalahan dan urgensi Perda.
    2. Dasar Hukum: UU, PP, dan Permendagri yang menjadi rujukan.
    3. Tujuan: Sasaran yang ingin dicapai.
    4. Ruang Lingkup: Batasan cakupan regulasi.
    5. Definisi Istilah: Pengertian istilah khusus untuk menghindari interpretasi ganda.
    6. Ketentuan Pokok: Pasal-pasal substansial.
    7. Sanksi dan Proses Pengawasan: Bentuk pelanggaran dan mekanisme penindakan.
  • Contoh Praktik: Pada Perda Tata Ruang, latar belakang memuat kondisi lahan kritis; ruang lingkup mencakup zona residensial dan komersial.

4.2. Penyusunan Pasal

  • Definisi: Merumuskan pasal-pasal yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami.
  • Tips Penulisan:
    • Gunakan kalimat aktif dan subjek-predikat-objek yang tegas.
    • Hindari istilah ambigu atau terlalu teknis tanpa definisi.
    • Nomori pasal secara berurutan dan pisahkan substansi berbeda menjadi pasal tersendiri.
  • Contoh Praktik: Alih-alih “Setiap pedagang wajib berada di lokasi yang telah ditentukan sesuai ketentuan,” tulis “Pedagang kaki lima dilarang berjualan di trotoar jalan A.”

4.3. Konsultasi Internal

  • Definisi: Meminta masukan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relevan sebelum draf Raperda dilayangkan ke publik.
  • Langkah Praktis:
    1. Undang perwakilan OPD terkait (misalnya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan).
    2. Diskusikan setiap pasal untuk mengecek kesesuaian dengan prosedur pelaksanaan dan anggaran.
    3. Catat rekomendasi perbaikan dan risalah rapat sebagai dokumen pendukung.
  • Manfaat: Mencegah revisi besar saat tahap pembahasan formal.

4.4. Penetapan Masa Uji Publik

  • Definisi: Menjadwalkan periode di mana draf Raperda terbuka untuk dikomentari oleh masyarakat.
  • Durasi dan Lokasi:
    • Minimal dua sesi uji publik di lokasi berbeda (perkotaan dan pedesaan).
    • Durasi setiap sesi 2-3 jam agar cukup waktu diskusi.
  • Metode:
    • Presentasi singkat draf, diikuti diskusi kelompok dan pengisian formulir masukan.
  • Contoh Praktik: Raperda Parkir diuji pertama di pusat kota, kedua di kawasan kampus untuk menangkap kebutuhan mahasiswa dan pengendara umum.
  • Manfaat: Menjamin draf awal sudah mencerminkan aspirasi berbagai kelompok sebelum masuk proses legislasi formal.

5. Uji Publik dan Pengumpulan Masukan

  1. Forum Konsultasi
    • Adakan forum terbuka di kecamatan/desa, fasilitasi diskusi kelompok kecil.
  2. Metode Partisipasi Digital
    • Buka platform online (website, aplikasi mobile) untuk menerima saran dan opini.
  3. Rekapitulasi Masukan
    • Timbang setiap masukan berdasarkan bobot isu: urgensi, frekuensi, dan cakupan populasi.
  4. Penajaman Draft
    • Integrasikan masukan ke draft, tandai perubahan dan catatan asesmen.

6. Finalisasi Draft bersama Badan Legislasi DPRD

Setelah selesai uji publik dan konsultasi, draf Raperda perlu difinalisasi bersama Badan Legislasi untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian teknis sebelum diusulkan ke rapat paripurna.

6.1. Pengharmonisasian (Harmonization)

  • Definisi: Menyamakan dan menyesuaikan draf Raperda dengan peraturan yang lebih tinggi (UU, PP, Permendagri) agar tidak terjadi konflik hukum.
  • Langkah Praktis:
    1. Tandai pasal-pasal yang berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang pusat.
    2. Konsultasi dengan ahli hukum daerah atau Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
    3. Revisi redaksi pasal agar selaras-misalnya merujuk pada istilah yang sama seperti di UU induk.
  • Contoh: Dalam Perda Perlindungan Satwa, pastikan istilah “satwa dilindungi” mengacu pada Pasal 21 UU No. 5/1990.
  • Manfaat: Meminimalkan risiko judicial review dan pembatalan Perda oleh Mahkamah Agung.

6.2. Pembahasan Teknis

  • Definisi: Penelaahan aspek teknis pelaksanaan, terutama implikasi anggaran, sumber daya manusia, dan prosedur pelaksanaannya.
  • Langkah Praktis:
    1. Minta perangkat daerah terkait menyusun nota kesanggupan teknis dan anggaran.
    2. Verifikasi ketersediaan sumber daya, misalnya tenaga pengawas atau fasilitas pendukung.
    3. Hitung perkiraan biaya operasional dan pemeliharaan.
  • Contoh: Dinas Perhubungan memeriksa kesiapan sarana parkir untuk Perda Retribusi Parkir, mulai dari rambu hingga petugas lapangan.
  • Manfaat: Menghindari masalah pembiayaan kosong dan kepastian implementasi di lapangan.

6.3. Rapat Badan Legislasi

  • Definisi: Forum formal DPRD dan eksekutif untuk membahas draf Raperda pasal demi pasal.
  • Proses:
    1. Penyusunan agenda rapat dan distribusi naskah final draf.
    2. Presentasi singkat eksekutif mengenai tujuan dan garis besar pasal.
    3. Tanggapan fraksi dan diskusi membahas poin-poin kritis.
    4. Kesepakatan akhir dicapai dengan voting internal badan legislasi.
  • Tips:
    • Gunakan tabel perbandingan versi draf untuk memudahkan identifikasi perubahan.
    • Batasi waktu diskusi agar tidak berlarut panjang; catat masukan untuk risalah.
  • Manfaat: Menyatukan pandangan DPRD dan pemerintah daerah sebelum pengambilan keputusan di paripurna.

6.4. Penetapan Raperda

  • Definisi: Mengubah draf final menjadi Raperda resmi yang siap diajukan ke rapat paripurna.
  • Langkah Praktis:
    1. Buat risalah final badan legislasi yang mencantumkan hasil harmonisasi, teknis, dan kesepakatan pasal.
    2. Lampirkan dokumen pendukung: hasil uji publik, nota teknis, dan dokumen hukum.
    3. Daftarkan Raperda dalam agenda Paripurna DPRD.
  • Contoh: Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilengkapi peta zona KTR, rekomendasi Dinkes, dan hasil konsultasi publik.
  • Manfaat: Menjamin kelengkapan administrasi dan memudahkan proses pengesahan di rapat paripurna.

7. Proses Pengesahan: Paripurna dan Pengundangan

Tahap pengesahan menandai momen resmi Raperda menjadi Perda. Dua langkah utama adalah rapat paripurna untuk pengambilan keputusan, diikuti pengundangan untuk pemberlakuan hukum.

7.1. Rapat Paripurna

  • Definisi: Sidang resmi seluruh anggota DPRD di mana Raperda diajukan untuk persetujuan akhir.
  • Agenda Utama:
    1. Presentasi Raperda: Pemaparan ringkas latar belakang, tujuan, dan poin-poin penting pasal oleh pimpinan pembahasan atau pimpinan eksekutif.
    2. Pendapat Fraksi: Setiap fraksi menyampaikan catatan, dukungan, atau penolakan beserta alasan mendasar.
    3. Debat Terbatas: Diskusi singkat pasal yang dipersoalkan, biasanya dipandu pimpinan sidang.
    4. Pengambilan Suara: Voting baik secara terbuka (unjuk tangan) maupun tertutup (melalui kartu suara) sesuai tata tertib DPRD.
  • Tips Praktis:
    • Siapkan ringkasan eksekutif (1-2 halaman) untuk memudahkan anggota memahami substansi cepat.
    • Gunakan sistem e-voting jika tersedia untuk efisiensi waktu.
  • Hasil: Raperda disetujui jika memperoleh suara setidaknya mayoritas yang hadir (sesuai ketentuan tata tertib).

7.2. Tanda Tangan Bersama

  • Definisi: Proses legalisasi akhir di mana pimpinan DPRD dan kepala daerah menandatangani naskah Perda yang telah disetujui.
  • Langkah Praktis:
    1. Pengesahan Naskah: Serahkan berkas final Perda kepada pimpinan DPRD sebelum upacara penandatanganan.
    2. Upacara Penandatanganan: Dilaksanakan di ruang paripurna, dihadiri anggota DPRD, kepala daerah, dan saksi.
    3. Dokumentasi: Foto dan video acara, serta pembuatan berita acara yang memuat tanggal, waktu, dan nomor Perda.
  • Manfaat:
    • Memberi legitimasi publik bahwa Perda resmi berlaku.
    • Menjadi bukti sah untuk proses selanjutnya.

7.3. Pengundangan

  • Definisi: Publikasi resmi Perda sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat dan diketahui publik.
  • Proses:
    1. Penyusunan Naskah Final: Format sesuai pedoman pemerintah (lembaran daerah).
    2. Pelipatan dalam Lembaran Daerah: Diundangkan dalam Lembaran Daerah provinsi atau kabupaten/kota.
    3. Pengumuman Publik: Disampaikan melalui website resmi, papan pengumuman kantor desa/kelurahan, dan media lokal.
  • Tips Efektif:
    • Sertakan ringkasan Perda dalam bahasa sederhana bersama kesempatan sosialisasi tindak lanjut.
    • Siapkan soft copy (PDF) agar mudah diunduh dan disebarkan.
  • Manfaat:
    • Meningkatkan kepatuhan karena masyarakat mengetahui regulasi baru.
    • Menjadi acuan resmi dalam penegakan hukum dan pengawasan implementasi.

Kesimpulan

Penyusunan Perda yang responsif dan tepat sasaran memerlukan kombinasi prinsip transparansi, partisipasi publik, dan data valid. Melalui tahapan sistematis-mulai analisis kebutuhan, drafting, uji publik, hingga monitoring-pemerintah daerah dapat menghasilkan regulasi yang berdampak positif bagi masyarakat. Keterlibatan multistakeholder, penggunaan teknologi, dan evaluasi berkala menjadi kunci keberhasilan implementasi Perda dalam jangka panjang.

Info Terkait :