Ada sebuah pemandangan kontras yang teramat getir di negeri ini—sebuah potret visual yang menceritakan dengan sangat benderang tentang jurang pemisah antara penguasa dan rakyatnya. Di satu sisi, di bawah terik matahari yang membakar kulit, ratusan ibu-ibu, lansia, dan buruh harian rela berdiri berjam-jam dalam antrean yang mengular panjang. Tangan mereka mencengkeram erat beberapa lembar uang puluh ribuan dan kupon, demi mendapatkan jatah lima kilogram beras subsidi. Wajah-wajah itu tampak kuyu, cemas, dan lelah; cerminan dari isi dompet yang kian mengempis akibat badai inflasi pangan yang tak kunjung mereda.
Sementara itu, hanya berjarak beberapa kilometer dari lokasi antrean yang penuh peluh tersebut, sebuah pemandangan yang bertolak belakang terjadi di sebuah hotel bintang lima. Deretan mobil mewah berpelat nomor dinas terparkir rapi di lobi. Di dalam ruang pertemuan (ballroom) yang ber-AC sejuk, sekelompok pejabat, birokrat, dan staf ahli duduk dengan nyaman di kursi empuk yang dilapisi kain beludru. Di depan mereka, tersaji secangkir kopi premium, kudapan manis berkelas, dan air mineral botol kaca. Mereka berkumpul untuk menghadiri rapat koordinasi, lokakarya, atau entah apa pun namanya, yang membahas masalah-masalah publik—termasuk, ironisnya, membahas strategi ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Fenomena “Hobi Rapat di Hotel” di tengah jeritan rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok bukan lagi sekadar urusan pemborosan anggaran negara. Ini adalah sebuah bentuk kepailitan empati, sebuah kegagalan moral, dan anomali tata kelola pemerintahan yang menunjukkan betapa tidak pekanya para pengambil kebijakan terhadap realitas sosial yang terjadi di akar rumput. Di saat rakyat dipaksa memperketat ikat pinggang hingga ke lubang terakhir, para pejabat justru masih asyik menikmati fasilitas mewah atas nama kedinasan.
Mengapa Harus di Hotel?
Setiap kali praktik rapat di hotel ini dikritik oleh publik atau media massa, birokrasi kita selalu memiliki gudang argumen dan alibi klasik untuk membela diri. Alasan yang paling sering didengungkan adalah masalah produktivitas, konsentrasi, dan ketersediaan fasilitas.
Mereka akan berargumen bahwa ruang rapat di kantor pemerintahan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung seluruh peserta yang diundang dari berbagai daerah. Alasan lainnya adalah faktor psikologis: jika rapat diadakan di kantor, para pejabat sering kali terganggu oleh urusan pekerjaan harian atau tamu yang datang, sehingga fokus pembahasan menjadi pecah. Oleh karena itu, hotel dianggap sebagai “ruang steril” yang paling ideal untuk menghasilkan keputusan-keputusan strategis dengan cepat.
Namun, mari kita bedah alibi tersebut secara kritis. Di era pasca-pandemi yang serba digital ini, argumen-argumen konvensional seperti itu terasa sangat usang dan mengada-ada.
Pertama, jika alasan kapasitas yang menjadi kendala, hampir setiap instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah saat ini telah memiliki gedung-gedung pertemuan, aula besar, atau pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) yang dibangun dengan uang rakyat senilai miliaran rupiah. Fasilitas tersebut sering kali melompong dan hanya digunakan beberapa kali dalam setahun. Mengapa aset negara yang mandek (idle asset) ini tidak dimanfaatkan secara maksimal?
Kedua, jika teknologi video conference seperti Zoom atau Microsoft Teams bisa digunakan untuk menyelamatkan jalannya pemerintahan di masa krisis global, mengapa teknologi yang sama tidak diterapkan untuk menghemat anggaran rapat saat ini? Mengapa koordinasi antar-daerah harus selalu diselesaikan dengan menerbangkan puluhan pejabat dan menyewa kamar hotel, jika hal tersebut bisa diputuskan melalui layar monitor dari ruang kerja masing-masing?
Kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan bahwa keputusan-keputusan penting dalam rapat di hotel tersebut sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu dua jam melalui diskusi daring yang padat dan efisien. Namun, demi memenuhi formalitas serapan anggaran, agenda tersebut sengaja dirancang menjadi paket full-board atau half-day di hotel berkelas.
Logika “Serapan Anggaran” yang Menyesatkan
Akar dari langgengnya ritual rapat di hotel ini adalah sebuah sesat pikir yang mengakar kuat dalam budaya birokrasi kita, yaitu berhala bernama “Serapan Anggaran”.
Dalam sistem penilaian kinerja instansi pemerintah, sebuah lembaga sering kali dianggap berhasil jika mereka mampu menghabiskan anggaran hingga mendekati angka seratus persen di akhir tahun anggaran. Sukses atau tidaknya sebuah program tidak diukur dari seberapa besar dampak positif (outcome) yang dirasakan oleh masyarakat, melainkan dari seberapa patuh dan cepat instansi tersebut membelanjakan uang yang telah dialokasikan (output administratif).
Logika yang jungkir balik ini menciptakan insentif yang salah bagi para birokrat. Anggaran perjalanan dinas, uang saku, penginapan, dan sewa ruang rapat di hotel dipandang sebagai “jatah” yang harus dihabiskan agar di tahun berikutnya alokasi anggaran mereka tidak dipotong oleh kementerian keuangan atau badan anggaran legislatif.
Dampaknya adalah lahirnya proyek-proyek rapat yang dipaksakan. Judul-judul kegiatan dibuat sementereng mungkin, mulai dari “Sinkronisasi Kebijakan”, “Harmonisasi Regulasi”, hingga “Evaluasi Komprehensif”.
Maka terjadilah ironi yang menyakitkan: anggaran negara yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat—termasuk pajak dari beras dan minyak goreng yang dibeli oleh masyarakat miskin—justru diputar kembali ke sektor industri perhotelan dan jasa hiburan untuk membiayai kenyamanan para pejabatnya.
Krisis Empati dan Pudarnya Sense of Crisis
Masalah terbesar dari hobi rapat di hotel di tengah melambungnya harga pangan bukanlah sekadar angka-angka rupiah yang menguap di lembar kuitansi. Masalah terdalamnya adalah runtuhnya sendi-sendi etika publik dan hilangnya sense of crisis (kepekaan terhadap situasi krisis) dari para pemimpin kita.
Ketika seorang pejabat negara duduk di dalam ruang pertemuan hotel yang mewah, menikmati hidangan prasmanan yang melimpah, sementara di luar sana rakyatnya sedang bertaruh nyawa dan harga diri demi segantang beras, di titik itulah ikatan emosional antara pemimpin dan rakyat telah terputus. Mereka tidak lagi merasakan penderitaan yang sama. Jarak fisik yang diciptakan oleh dinding-dinding kaca hotel bintang lima itu pada akhirnya menciptakan jarak psikologis dan jarak kebijakan.
Bagaimana mungkin seorang pejabat bisa melahirkan sebuah kebijakan pangan yang radikal, berpihak pada rakyat, dan berani membongkar kartel mafia beras, jika mereka sendiri membahas masalah tersebut sambil mengunyah camilan mahal di ruangan ber-AC yang nyaman? Lingkungan yang serba nyaman cenderung melahirkan pemikiran yang malas dan kompromistis. Mereka akan melihat masalah kelaparan dan kemiskinan hanya sebagai deretan angka-angka statistik di atas kertas presentasi PowerPoint, bukan sebagai jeritan perut manusia yang nyata.
Pembaca yang budiman, kepemimpinan adalah soal keteladanan. Ketika rakyat diminta untuk bersabar, berhemat, dan memahami situasi global yang sedang sulit, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh para pemimpin adalah menunjukkan bahwa mereka pun ikut merasakan keprihatinan tersebut. Rapat di hotel di tengah krisis pangan adalah sebuah pertunjukan kemewahan yang vulgar dan sangat provokatif bagi kecemburuan sosial masyarakat.
Dampak Ganda yang Merugikan Tata Kelola Negara
Kebiasaan buruk ini jika terus dipelihara akan membawa dampak sistemik yang merusak tatanan bernegara:
- Erosi Kepercayaan Publik (Distrust): Ketika rakyat melihat bahwa para pejabat tidak mau mengorbankan sedikit pun kenyamanan mereka, kepercayaan terhadap institusi negara akan merosot tajam. Rakyat akan memandang program-program pemerintah—seperti operasi pasar murah atau pembagian bansos—hanya sebagai pencitraan politik belaka, sementara esensi anggarannya tetap dinikmati oleh kalangan elite.
- Ketimpangan Alokasi Anggaran Pemangku Kebijakan: Setiap rupiah yang dihabiskan untuk membayar sewa ruang rapat, hotel, dan uang saku perjalanan dinas para pejabat adalah satu rupiah yang hilang untuk membiayai subsidi pupuk petani, perbaikan saluran irigasi yang rusak, atau pembangunan infrastruktur pasar tradisional. Kita mengalami salah urus skala prioritas yang akut.
- Mutu Kebijakan yang Rendah: Rapat yang berorientasi pada fasilitas sering kali menghasilkan dokumen-dokumen rekomendasi yang mandul. Energi para peserta rapat habis untuk urusan seremonial, absensi, dan menikmati fasilitas, sehingga substansi masalah yang seharusnya dibedah secara mendalam justru terabaikan.
Jalan Keluar
Kita tidak boleh membiarkan anomali ini menjadi hal yang lumrah dan dianggap biasa. Harus ada langkah tegas dan sistematis untuk menghentikan hobi rapat di hotel ini demi mengembalikan marwah anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat:
1. Moratorium Total Rapat di Hotel untuk Agenda Non-Strategis
Pemerintah pusat harus mengeluarkan instruksi presiden yang tegas untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) seluruh kegiatan rapat, konsolidasi, dan lokakarya di hotel bagi seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengecualian hanya boleh diberikan untuk acara internasional yang menyangkut harga diri bangsa atau agenda kebencanaan yang sangat mendesak. Seluruh kegiatan koordinasi rutin wajib dialihkan ke aula kantor pemerintah atau memanfaatkan fasilitas digital.
2. Reformasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Birokrasi
Kementerian terkait harus mengubah parameter keberhasilan sebuah instansi. Efisiensi anggaran harus dijadikan poin tertinggi dalam penilaian kinerja. Instansi yang mampu menyelesaikan masalah publik dengan serapan anggaran kedinasan yang minimal—namun memberikan dampak nyata yang maksimal di masyarakat—harus diberikan penghargaan (reward). Sebaliknya, instansi yang boros dalam anggaran rapat dan perjalanan dinas harus diberikan sanksi pemotongan anggaran di tahun berikutnya.
3. Transparansi Anggaran Rapat Secara Real-Time
Setiap instansi pemerintah wajib membuka data penggunaan anggaran rapat mereka kepada publik secara transparan melalui situs web resmi yang mudah diakses. Rakyat harus bisa melihat berapa biaya yang dihabiskan untuk sebuah rapat, hotel apa yang digunakan, menu apa saja yang dihidangkan, dan apa hasil nyata dari rapat tersebut bagi kehidupan mereka. Transparansi radikal ini akan memberikan sanksi sosial bagi instansi yang masih nekat menghamburkan uang di tengah kesulitan warga.
Kembalikan Politik ke Khittah Pengabdian
Rakyat yang berdiri mengantre beras di bawah terik matahari tidak meminta kemewahan. Mereka hanya meminta hak paling dasar sebagai warga negara: ketersediaan pangan yang terjangkau dan pemimpin yang peduli.
Hobi rapat di hotel di tengah penderitaan rakyat adalah sebuah ironi yang mencoreng wajah demokrasi kita. Politik dan birokrasi harus dikembalikan ke khittah aslinya, yaitu sebagai jalan pengabdian untuk meringankan beban hidup orang banyak, bukan sebagai sarana untuk memfasilitasi gaya hidup elite berbalut tugas dinas.
Sudah saatnya para pejabat kita turun dari menara gading mereka, keluar dari kenyamanan ruang ballroom hotel berbintang, dan merasakan langsung debu serta keringat di jalur antrean rakyat. Hanya dengan cara itulah, kebijakan yang lahir benar-benar memiliki jiwa, memiliki empati, dan mampu menjadi solusi nyata bagi perut-perut rakyat yang sedang lapar.
