Admin LPKN

Keuntungan adalah bagian alami dari kegiatan bisnis. Penyedia mengikuti tender pemerintah karena ingin mendapatkan laba dari pekerjaan yang mereka selesaikan. Namun dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, keuntungan penyedia tidak boleh dibiarkan tanpa batas. Ada mekanisme, prinsip, serta pertimbangan yang…

Pengadaan barang dan jasa idealnya berlangsung dalam pasar yang kompetitif, di mana banyak penyedia bersaing menawarkan solusi terbaik dengan harga wajar. Namun dalam kenyataan, tidak semua pengadaan berada dalam struktur pasar yang ideal. Banyak jenis barang, jasa, atau pekerjaan tertentu…

Harga tidak wajar adalah salah satu sumber masalah paling besar dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Banyak kegagalan tender, temuan audit, bahkan sengketa kontrak berawal dari harga yang dinilai tidak logis, baik karena terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Penyedia yang menawarkan…

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah salah satu fondasi utama dalam proses pengadaan. Ia menentukan batas tertinggi penawaran penyedia dan berfungsi sebagai rujukan kewajaran harga. Banyak orang memahami bahwa HPS yang terlalu tinggi dapat menimbulkan risiko hukum atau membuka celah mark-up.…

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan salah satu dokumen paling krusial dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Ia bukan sekadar angka, tetapi representasi akurasi perhitungan, kualitas perencanaan, dan akuntabilitas PPK dalam menjalankan tugas. HPS menjadi dasar penetapan nilai kontrak, pengendalian harga, negosiasi, bahkan…

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perencana, PPK, dan pejabat pengadaan adalah memastikan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selaras dengan pagu anggaran. Meskipun keduanya sama-sama terkait dengan biaya, HPS dan pagu anggaran memiliki…

Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) sering kali menjadi momok bagi banyak pegawai pemerintah. Baik bagi pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, pokja pemilihan, maupun pelaksana teknis di lapangan, aturan PBJ sering dianggap terlalu panjang, terlalu rumit, dan terlalu sering berubah.…

Perdebatan mengenai apakah pekerjaan lebih baik dilaksanakan melalui swakelola atau melalui penyedia selalu muncul dalam setiap proses perencanaan pengadaan. Pertanyaan ini tidak hanya muncul di satuan kerja pemerintah pusat, tetapi juga di pemerintah daerah, BUMD, hingga berbagai lembaga non-struktural. Banyak…

Perencanaan pengadaan idealnya adalah proses teknis yang objektif. Dokumen perencanaan harus lahir dari analisis kebutuhan, urgensi program, kondisi lapangan, data pengguna, dan perhitungan anggaran yang matang. Namun dalam praktik pemerintahan, perencanaan pengadaan tidak selalu steril dari pengaruh politik. Bahkan, dalam…