Pelaku pengadaan adalah orang atau tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, pelaku pengadaan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan organisasi, merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi seluruh proses pengadaan hingga pengiriman barang/jasa yang dibutuhkan.
Tugas pelaku pengadaan meliputi pemilihan metode pengadaan yang sesuai, menentukan persyaratan teknis dan administratif yang dibutuhkan, menentukan waktu dan lokasi pengadaan, menyiapkan dokumen lelang atau dokumen pengadaan lainnya, mengumumkan pengadaan, menerima dan mengevaluasi penawaran, dan memilih pemasok terbaik berdasarkan kriteria yang ditentukan.
Selain itu, pelaku pengadaan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, serta menjalin hubungan yang baik dengan pemasok untuk memastikan pengiriman barang/jasa tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
Peran Pengguna Anggaran di pengadaan pemerintah
Pengguna Anggaran adalah pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan organisasi atau instansi yang dipimpinnya. Dalam pengadaan pemerintah, Pengguna Anggaran memegang peran penting dalam proses pengadaan karena ia bertanggung jawab atas kebutuhan barang/jasa yang akan dibeli dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Peran Pengguna Anggaran dalam pengadaan pemerintah meliputi:
- Menetapkan kebutuhan barang/jasa yang akan dibeli berdasarkan perencanaan kegiatan dan program kerja organisasi atau instansi yang dipimpinnya.
- Menentukan persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa.
- Memberikan persetujuan atas perencanaan pengadaan yang disusun oleh pelaku pengadaan.
- Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
- Menerima dan mengevaluasi hasil pengadaan yang telah dilakukan oleh pelaku pengadaan.
- Bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
Dalam pengadaan pemerintah, Pengguna Anggaran juga harus memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan, adil, dan terbuka untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, Pengguna Anggaran juga harus menjalin hubungan yang baik dengan pelaku pengadaan dan pemasok untuk memastikan keberhasilan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan.
Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Pemerintah
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menandatangani kontrak atau perjanjian pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa yang telah terpilih. Dalam pengadaan di pemerintah, PPK memiliki peran yang sangat penting karena tindakan dan keputusannya berdampak langsung pada pelaksanaan pengadaan.
Peran PPK dalam pengadaan di pemerintah meliputi:
- Menyetujui hasil evaluasi teknis dan administratif dari pelaku pengadaan.
- Menentukan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan organisasi.
- Menandatangani kontrak atau perjanjian pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa yang terpilih.
- Memastikan bahwa perjanjian pengadaan yang ditandatangani sesuai dengan persyaratan teknis, administratif, dan harga yang telah disepakati.
- Mengawasi pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa penyedia barang/jasa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani.
- Bertanggung jawab atas keputusan pengadaan yang diambil dan menjamin bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan dengan benar, transparan, dan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
Selain itu, PPK juga harus memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PPK juga harus berkoordinasi dengan pengguna anggaran dan pelaku pengadaan untuk memastikan keberhasilan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan.
