Birokrasi adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada aturan, hierarki, spesialisasi, dan rasionalitas. Birokrasi memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Permasalahan yang Terjadi
Birokrasi juga sering dianggap sebagai hambatan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, karena birokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti:
- Kurangnya profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
- Rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
- Tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan.
- Besarnya biaya politik dan administrasi yang harus ditanggung oleh pemerintah.
- Lambatnya proses pengambilan keputusan dan inovasi di sektor publik.
Solusi yang Dapat Dilakukan
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan penguatan peran birokrasi di Indonesia agar berjalan lebih optimal. Penguatan peran birokrasi di Indonesia adalah upaya untuk meningkatkan kualitas, responsivitas, inovasi, dan orientasi pada kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan peran birokrasi di Indonesia meliputi beberapa aspek, antara lain:
Melakukan reformasi birokrasi
yaitu proses perubahan dan penyempurnaan sistem, struktur, tugas, fungsi, dan prosedur kerja birokrasi pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik¹.
Melakukan penataan organisasi
yaitu proses perubahan dan penyempurnaan struktur, tugas, fungsi, dan prosedur kerja organisasi pemerintah. Penataan organisasi bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tumpang tindih, konflik, atau inkonsistensi antara organisasi pemerintah yang berbeda².
Melakukan penataan tatalaksana
yaitu proses perubahan dan penyempurnaan sistem, proses, dan prosedur kerja organisasi pemerintah. Penataan tatalaksana bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan mempermudah proses pelayanan publik kepada masyarakat³.
Melakukan penataan sistem manajemen SDM aparatur
yaitu proses perubahan dan penyempurnaan sistem rekrutmen, pengembangan, promosi, dan penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku aparatur. Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan aparatur⁴.
Melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja
yaitu proses peningkatan kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik. Peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pemerintah berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan⁵.
Melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik
yaitu proses peningkatan kualitas, responsivitas, inovasi, dan orientasi pada kepentingan masyarakat dalam pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan standar, prosedur, dan mekanisme pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pelayanan publik, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, serta peningkatan pengawasan, evaluasi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan dalam pelayanan publik⁶.
Dengan melakukan penguatan peran birokrasi di Indonesia yang lebih optimal, diharapkan birokrasi pemerintah dapat bekerja lebih optimal pula. Birokrasi yang optimal adalah birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Birokrasi yang optimal juga dapat meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi di Indonesia.
Sumber Referensi
¹: Reformasi Birokrasi – BPPMPV KPTK
²: Penataan Organisasi – Kementerian PANRB
³: Penataan Tatalaksana – Kementerian PANRB
⁴: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur – Kementerian PANRB
⁵: Penguatan Akuntabilitas Kinerja – BPPMPV KPTK
⁶: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik – Ombudsman RI
https://berkas.dpr.go.id/setjen/beranda/Buku%20Saku%20RB%20Setjen%20DPR%20RI_FinalTtd.pdf
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/download/139/148/819
https://www.academia.edu/71142823/Penguatan_Reformasi_Birokrasi_Menuju_Era_Society_5_0_di_Indonesia
https://rb.bps.go.id/CIrbbps/index.php/gen_news/generate_berita/152
https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2021/07/6.-Laporan-RB-Outcome-Gabungan-25-Jan-2021-Dami-2.pdf
