Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, mempunyai pangkat dan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan diserahi tugas dalam suatu satuan organisasi pemerintahan¹. PNS memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Permasalahan yang Sering Dijumpai
PNS juga sering dianggap sebagai hambatan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, karena PNS di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, antara lain:
Kelebihan atau kekurangan jumlah PNS yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan
Menurut data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), jumlah PNS di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 4,3 juta orang, yang terdiri dari 2,8 juta PNS pusat dan 1,5 juta PNS daerah². Jumlah ini dinilai tidak seimbang dengan beban kerja dan anggaran yang tersedia. Di satu sisi, ada instansi pemerintah yang kekurangan PNS, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Di sisi lain, ada instansi pemerintah yang kelebihan PNS, terutama di kementerian-kementerian strategis. Akibatnya, kinerja pemerintahan menjadi tidak optimal dan efisien.
Rendahnya kualitas dan kompetensi PNS yang tidak sesuai dengan kriteria dan standar jabatan
Menurut hasil survei Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IPASN) tahun 2019, skor rata-rata profesionalisme PNS di Indonesia hanya mencapai 62,93 dari skala 100³. Skor ini menunjukkan bahwa kualitas dan kompetensi PNS di Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas dan kompetensi PNS adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan, kurangnya motivasi dan kesejahteraan, serta kurangnya pengawasan dan penilaian kinerja.
Tidak meratanya distribusi PNS antara tingkat pusat dan daerah, serta antara sektor-sektor yang berbeda
Menurut data KemenPANRB, distribusi PNS di Indonesia masih timpang, baik secara vertikal maupun horizontal⁴. Secara vertikal, PNS pusat masih mendominasi jumlah PNS di Indonesia, yaitu sekitar 65 persen, sementara PNS daerah hanya sekitar 35 persen. Padahal, sebagian besar pelayanan publik dilakukan oleh PNS daerah.
Secara horizontal, PNS di sektor pendidikan dan kesehatan masih mendominasi jumlah PNS di Indonesia, yaitu sekitar 60 persen, sementara PNS di sektor-sektor lain hanya sekitar 40 persen. Padahal, sektor-sektor lain juga membutuhkan PNS yang berkualitas dan kompeten.
Tidak adanya sistem rekrutmen, pengembangan, promosi, dan penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku PNS yang transparan, objektif, dan akuntabel
Menurut hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2019, sektor pelayanan publik termasuk PNS masih menjadi sektor yang paling rentan terhadap korupsi di Indonesia, dengan skor IPK hanya 40 dari skala 100. Skor ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan PNS di Indonesia masih lemah dan tidak transparan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya sistem pengelolaan PNS adalah adanya praktik KKN, nepotisme, dan politisasi dalam proses rekrutmen, pengembangan, promosi, dan penegakan aturan PNS.
Solusi Praktis yang Disarankan
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah, antara lain:
- Melakukan analisis jabatan, beban kerja, dan evaluasi jabatan untuk menentukan jumlah, kualifikasi, dan kompetensi PNS yang dibutuhkan oleh setiap unit kerja di organisasi pemerintahan.
- Melakukan proses penerimaan PNS yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN. Proses penerimaan PNS dilakukan dengan menggunakan sistem seleksi online yang terintegrasi, menggunakan tes kompetensi dasar dan bidang, serta melibatkan pihak independen dalam pengawasan dan penilaian.
- Melakukan pengembangan PNS berbasis kompetensi. Pengembangan PNS dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai program, seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konseling, rotasi dan mutasi, insentif dan sanksi, serta penilaian kinerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- Melakukan promosi jabatan yang dilakukan secara terbuka. Promosi jabatan dilakukan dengan menggunakan sistem e-promosi yang mempertimbangkan kinerja, kompetensi, masa kerja, dan integritas PNS, serta melibatkan baperjakat yang profesional dan independen dalam proses seleksi dan penetapan.
- Melakukan redistribusi PNS sesuai dengan kebutuhan riil dilihat dari aspek kuantitas, kualitas, komposisi, dan kualifikasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi pemerintahan. Redistribusi PNS dilakukan dengan melakukan pemetaan pada aspek organisasi, kompetensi dan kinerja PNS, tempat/wilayah dan beban kerja, serta jumlah penduduk sebagai obyek pelayanan publik.
– Melakukan penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku PNS. Penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku PNS dilakukan dengan menyosialisasikan dan mengawasi penerapan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku PNS, serta memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi PNS yang melanggar.
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan PNS di Indonesia dapat bekerja lebih optimal. PNS yang optimal adalah PNS yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. PNS yang optimal juga dapat meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi di Indonesia.
Sumber Referensi
https://economy.okezone.com/read/2022/01/03/320/2526823/duh-ini-sederet-masalah-pns-di-indonesia-dari-narkoba-hingga-korupsi
https://nasional.tempo.co/read/1281129/guru-besar-ipdn-paparkan-7-masalah-besar-asn
https://kabar24.bisnis.com/read/20141217/15/383787/kinerja-pns-sulit-digenjot-ini-latar-belakang-dan-solusinya
https://economy.okezone.com/read/2022/01/03/320/2526823/duh-ini-sederet-masalah-pns-di-indonesia-dari-narkoba-hingga-korupsi
