Akuntabilitas kinerja adalah kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik¹. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu indikator penting dalam reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, responsivitas, inovasi, dan orientasi pada kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan².
Permasalahan yang Terjadi
Akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah di Indonesia masih belum optimal, karena masih terdapat berbagai permasalahan, seperti:
- Kurangnya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah.
- Rendahnya kualitas dan target indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah.
- Lemahnya tata kelola dokumentasi seluruh proses pengelolaan kinerja, seperti notula monitoring dan evaluasi (monev), tindak lanjut monev, manual IKU, dan matriks cascading³.
- Tidak terbukanya dan transparannya informasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- Tidak adanya sistem insentif dan sanksi yang tepat untuk mendorong perilaku akuntabel dan berintegritas di birokrasi pemerintah.
Solusi
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah agar berjalan lebih optimal. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah:
- Menguatkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran birokrasi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen ini dapat ditunjukkan dengan memberikan dukungan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan SAKIP di setiap unit kerja⁴.
- Menerapkan anggaran berbasis kinerja, yaitu sistem penganggaran yang mengaitkan alokasi anggaran dengan capaian kinerja yang diharapkan. Anggaran berbasis kinerja dapat membantu pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan kinerja yang dicapai⁵.
- Meningkatkan kualitas dan target IKU yang lebih menantang, relevan, dan terukur. IKU adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. IKU harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan, stakeholder, dan risiko, serta disesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang ada³.
- Meningkatkan tata kelola dokumentasi seluruh proses pengelolaan kinerja, seperti notula monev, tindak lanjut monev, manual IKU, dan matriks cascading. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan kinerja dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terlacak. Dokumentasi ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah³.
- Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi dan aksesibilitas informasi kinerja pemerintah dapat meningkatkan partisipasi, pengawasan, dan akuntabilitas sosial terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi, seperti portal online, untuk mempublikasikan informasi kinerja pemerintah secara berkala dan mudah diakses⁶.
- Menerapkan sistem insentif dan sanksi yang tepat untuk mendorong perilaku akuntabel dan berintegritas di birokrasi pemerintah. Insentif dan sanksi adalah alat untuk memberikan penghargaan atau hukuman bagi pegawai pemerintah berdasarkan kinerja dan perilaku mereka. Insentif dan sanksi harus diberikan secara adil, objektif, dan transparan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku⁷.
Dengan melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah yang lebih optimal, diharapkan birokrasi pemerintah dapat bekerja lebih optimal pula. Birokrasi yang optimal adalah birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Birokrasi yang optimal juga dapat meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi di Indonesia.
Sumber Referensi
Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas di Birokrasi Pemerintahan: Strategi dan Inovasi
https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd/article/download/27787/17784/
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/download/5984/4249
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/peningkatan-akuntabilitas-kinerja-aksi-nyata-revolusi-mental
https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd/article/view/27787