Birokrasi pemerintah adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada aturan, hierarki, spesialisasi, dan rasionalitas. Birokrasi pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Tantangan yang Terjadi
Birokrasi pemerintah juga sering dianggap sebagai hambatan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, karena birokrasi pemerintah di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti:
- Kurangnya profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
- Rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
- Tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan.
- Besarnya biaya politik dan administrasi yang harus ditanggung oleh pemerintah.
- Lambatnya proses pengambilan keputusan dan inovasi di sektor publik.
Solusi Atas Masalah Tersebut
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan penguatan pengawasan sistem birokrasi pemerintah agar berjalan lebih optimal. Penguatan pengawasan sistem birokrasi pemerintah adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas birokrasi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik. Penguatan pengawasan sistem birokrasi pemerintah meliputi beberapa aspek, antara lain:
Menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
yaitu sistem yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik. SAKIP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan¹.
Menerapkan anggaran berbasis kinerja
yaitu sistem penganggaran yang mengaitkan alokasi anggaran dengan capaian kinerja yang diharapkan. Anggaran berbasis kinerja dapat membantu pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan kinerja yang dicapai².
Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
yaitu sistem yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelayanan publik. SPBE dapat meningkatkan aksesibilitas, keterbukaan, kecepatan, akurasi, dan kenyamanan pelayanan publik kepada masyarakat³.
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur
yaitu aset terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konseling, rotasi dan mutasi, insentif dan sanksi, serta penilaian kinerja⁴.
Meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat
yaitu keterlibatan dan keterbukaan masyarakat dalam proses pelayanan publik. Partisipasi dan pengawasan masyarakat dapat meningkatkan kualitas, relevansi, dan legitimasi pelayanan publik, serta mencegah dan menangani pelanggaran atau penyimpangan dalam pelayanan publik⁵.
Dengan melakukan penguatan pengawasan sistem birokrasi pemerintah yang lebih optimal, diharapkan birokrasi pemerintah dapat bekerja lebih optimal pula. Birokrasi yang optimal adalah birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Birokrasi yang optimal juga dapat meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi di Indonesia.
Sumber Referensi:
¹: Reformasi Birokrasi: Penguatan Pengawasan – BPPMPV KPTK
²: Anggaran Berbasis Kinerja – Bappenas
³: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik – Kementerian Kominfo
⁴: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur – Kementerian PANRB
⁵: Penguatan Pengawasan dalam Pelayanan Publik – Ombudsman RI
https://kptk.or.id/artikel/2019/05/12/1110-reformasi-birokrasi-penguatan-pengawasan.html
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel–penguatan-pengawasan-dalam-pelayanan-publik
https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/penguatan-reformasi-birokrasi
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/download/139/148/819
https://sma.kemdikbud.go.id/direktorat/fileprofil/ziwbk/5.%20Penguatan%20Pengawasan%20Dit.%20SMA.pdf
